Guna Memudahkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pemerintah dusun sebagai inti pelayanan bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan kewenangan otonomi desa yang ada serta kondisi dimana status Dusun Purwo Bhakti yang masih berstatus sadaya, maka struktur organisasi didusun purwo bhakti masih terbilang minimalis.

Dalam struktur pemerintahan Dusun Purwo Bhakti terdiri dari seorang rio yang bergelar Datuk Negeri yang dibantu seorang sekretaris Dusun (Sekdus) yang dibantu 3 (tiga) orang Kepala Seksi (Kasi) dan 3 (tiga) Orang Kepala Urusan (Kaur).

berikut disampaikan struktur pemerintahan Dusun Purwo Bhakti

 Untuk meningkatkan pelayanan agar terlaksana secara lebih efektif dan efisien, maka pemerintah Dusun Purwo Bhakti menyusun pembagian administrasi pada tingkat kewilayahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, seperti berikut ini :

Sebagai mitra Pemerintah Dusun Purwo Bhakti dalam merumuskan kebijakan Pemerintahan dusun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Dusun Purwo Bhakti, maka peran Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sangat dibutuhkan. terlebih dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penentuan kebijakan penggunaan keuangan dusun harus disusun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Dusun (APBDus). Untuk itu peran BPD sangat dibutuhkan dalam sinergi kerja bersama pemerintahan Dusun Purwo Bhakti.

Adapun Komposisi BPD Dusun Purwo Bhakti adalah sebagai berikut :